header

Articles

Vol. 1 No. 1 (2026): EDISI I

Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Akuntabel Desa Pasa’bu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju

Submitted
January 31, 2026
Published
2026-01-31

Abstract

Tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan good governance, khususnya pasca implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peningkatan kewenangan dan alokasi Dana Desa menuntut kapasitas aparatur desa yang memadai dalam aspek administrasi, pelaporan, dan keterbukaan informasi publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi Pemerintah Desa Pasa’bu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tahapan asesmen kebutuhan, perancangan program, pelaksanaan pendampingan berbasis workshop dan simulasi, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan melibatkan 30 peserta yang terdiri dari aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan tingkat pemahaman peserta mengenai tata kelola desa, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Selain peningkatan kapasitas aparatur, kegiatan ini juga mendorong kesadaran kolektif terhadap pentingnya akses informasi publik. Dengan demikian, pendampingan ini berkontribusi positif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, partisipatif, dan berkelanjutan.

References

  1. Written using the style of the American Psychological Association 7th edition, 80% of Agus, E., & Pramusinto, A. (2019). Good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 23(2), 145–158. https://doi.org/10.22146/jkap.42877
  2. Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x
  3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Buku saku Dana Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  4. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Pedoman pengelolaan keuangan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Jakarta: Kemendagri.
  5. Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
  6. OECD. (2020). Transparency, communication and trust: The role of public communication in responding to the wave of disinformation about the new coronavirus. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/590aaf7d-en
  7. Putra, F., & Ariyanto, D. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat. E-Jurnal Akuntansi, 30(9), 2234–2246. https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p11
  8. Sujarweni, V. W. (2019). Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
  9. United Nations Development Programme. (2019). Local governance and decentralization. New York: UNDP.
  10. World Bank. (2020). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1498-6

Downloads

Download data is not yet available.